Kasi Intel Kejari Majene Muh Ihsan Husni saat menerima laporan dari para mahasiswa setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Majene, Selasa 22 Desember 2020
MAJENE, Upaya pemberantasan korupsiĀ sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari masih saja terdengar adanya mengenai korupsi.
Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan dari oknum-oknum tak bertanggungjawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah m+erajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.
Dugaan korupsi kini kembali terjadi di Majene, membuat puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, diantaranya Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM), Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND) Cabang Majene, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Sulawesi Barat (HMH Unsulbar), Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI) Majene, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Majene, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Majene dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY), menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene, Selasa 22 Desember.
Para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pihak Kejari Majene melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Sekretariat DPRD Kabupaten Majene.
Abd Muid selaku Koordinator aksi unjuk mengungkapkan, aksi unjuk rasa sebagai sorotan kegiatan Bimtek Sekretariat DPRD Kabupaten Majene yang di dalamnya diduga terjadi aksi korup. “Kegiatan Bimtek digelar pada 27 sampai 28 November 2020 lalu, di Mamuju,” terangnya.
Ia menjelaskan, kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene bekerjasama dengan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) dengan menyelenggarakan Bimtek Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Ukuran SAKIP, LAKIP, RENJA dan RENSTRA pada Instansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good and Clean Governance. “Kegiatan ini, berlangsung di Matos Hotel Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat,” ujar Muid.
Kata dia, melalui kegiatan Bimtek, sangat dibutuhkan demi terselanggaranya pemerintahan yang terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun setelah melakukan identifikasi terkait pelaksanaan kegiatan, justru terdapat beberapa kejanggalan.
“Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan bukti yang kami kumpulkan, terdapat manipulasi data terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini,” bebernya.
Muid dalam rinciannya, absensi kegiatan mencantumkan 20 nama sebagai peserta, namun kenyataan hanya diikuti sebanyak 10 peserta. “Selain itu, jumlah uang yang ditransfer kesetiap peserta bervariasi, ada Rp4.900.000, Rp4.400.000 dan Rp4.200.000,” rincinya.
Muid mengaku, pihaknya telah mengkonfirmasi langsung kepada Ardedy Hamzah selaku Ketua Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) sebagai penyelenggara. Namun dirinya tidak tahu-menahu mengenai kegiatan Bimtek, karena lembaganya hanya dipinjamkan untuk kegiatan Bimtek.
“Disinilah memperkuat kecurigaan kami, bahwa ada modus permainan anggaran di kegiatan Bimtek. Dan dapat diduga pelaksanaan Bimtek seperti ini sudah sangat lazim, namun karena kekurangan akses terhadap kegiatan, maka publik seolah membiarkan praktek-prektek koruptif,” tuturnya.
Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Barat agar melakukan audit secara menyeluruh pada kegiatan Sekretariat Dewan terkhusus anggaran pelaksanaan kegiatan Bimtek, serta mendesak Kejari Majene, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek. “Kita meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa Majene bersama-sama mengawal dugaan korupsi pada kegiatan ini,” pintanya.
Ia menegaskan, besar atau kecil kasus korupsi, namun perlu diusut dalam rangka memutus rantai korupsi di Majene. “Kami dari Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene, menyatakan mendesak kepada DPRD Kabupaten Majene agar membuka informasi publik mengenai anggaran Bimtek,” pungkasnya.
Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Majene, para mahasiswa dari berbagai organisasi melaporkan dugaan kasus korupsi Bimtek Sekretariat DPRD Majene. “Laporan diterima Kasi Intel Kejari Majene Muh Ihsan Husni. (***)
