Rafly Nur Nyatakan Maju Calon DPRD Provinsi Sulbar

Ahmad Rafly Nur.

MAJENE – Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada Februari 2024, baik untuk memilih anggota DPRD, DPR, DPD serta Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dalam dunia politik tentu juga terdapat yang menarik, seperti pada Pemilihan Legislatif (Pileg), terdapat seorang mantan pejabat eselon II di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Majene yang sudah menyatakan akan maju sebagai calon legislatif (Caleg) Provinsi Sulbar.

Dia adalah Ahmad Rafly Nur yang pernah menduduki sejumlah jabatan, diantaranya Staf Ahli Bupati Majene Bidang Pertanian dan Kelautan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Distanakbun dan Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Majene.


Rafly Nur menuturkan, akan maju sebagai caleg DPRD Provinsi Sulbar dan telah mempersiapkan diri, mengikuti kontestasi Pileg 2024 mendatang.

“Saya maju dari Partai PKS, dan ingin mengabdi untuk mewakili masyarakat, dan saya sudah siap untuk mengikuti pesta demokrasi pada 2024,” aku Rafly Nur, Selasa (20/06/2023).

Ia mengungkapkan, bahwa termotivasi untuk maju di jalur politik karena memiliki misi untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya penyelamatan hutan, tanah dan air karena terjadinya banjir diakibatkan kerusakan hutan.

“Jika saya dipercaya, tentu saya akan memfasilitasi masyarakat sesuai bidang itu, dan kita akan terus membangun daerah kita ini,” tuturnya.

Rafly Nur juga mengaku, akan terus berupaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai pengalaman saat masih menjabat Kepala Dinas di roda pemerintahan Kabupaten Majene.

“Seperti, terdapat 100 rumah di Desa Paminggalan saat ini sudah tersentuh penerangan tenaga surya bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal,” ulasnya.

Dikatakan, terdapat sejumlah fasilitas untuk masyarakat jika menduduki kursi DPRD Provinsi Sulbar, seperti peningkatan SDM, pengelolaan sektor kehutanan, dan sebagainya.

“Jadi saya menyarankan, supaya masyarakat melihat siapa yang layak untuk mewakili rakyat karena kebijakan dan peraturan ditelorkan dari hasil keputusan politik baik eksekutif maupun legislatif, seperti peningkatan infrastruktur jalan dan lainnya,” pungkasnya. (hfd)