Muswil Dekopinwil Sulbar Perketat Pemakaian Masker

Hasrat Lukman, Plt Ketua Dekopinwil Sulbar saat memberikan sambutan pada Muswil Dekopin Sulbar, Selasa (2/11/2020).

SBChannel.id, Mamuju ÔÇô Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulawesi Barat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Peserta harus memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Bertempat di Lantai 2 Rumah Makan Manori yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Muswil Dekopin Sulbar dilaksanakan,  Selasa (2/11/2020).  Pelaksanaan Muswil dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus corona atau covid-19.

Sebelum naik ke lantai 2 tempat acara berlangsung, peserta sudah diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Apalagi pada pembukaan Muswil Dekopin Sulbar dihadiri sejumlah pejabat penting. Diantaranya, anggota DPRD Sulbar Muhammad Jayadi, perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sulbar, serta sejumlah pimpinan perbankan.


Muswil dilaksanakan untuk memilih Ketua Dekopinwil Sulbar periode 2020-2025. Sekaligus untuk membahas program kerja dalam upaya mendorong perbaikan perekonomi di Sulbar.

H Fasiun yang mewakili Ketua Dewan Koperasi Indonesia,mengatakan, Muswil tersebut adalah muswil pertama  setelah Munas di Makassar tahun 2019 lalu.

Sehingga menurutnya dengan muswil tersebut Dekopinwil Sulbar akan bekerja untuk melakukan pengembangan koperasi di Sulbar.

“Jadi nanti Dekopinwil Sulbar akan memfasilitasi, mengedukasi dan advokasi untuk pengembangan koperasi di Sulbar,” kata Fasiun, usai membuka Muswil.

Kemudian Lanjutnya, sesuai program yang akan dilaksanakan oleh Dewan Koperasi Pusat, dimana nantinya Dekopin akan fokus pada usaha ketahanan pangan.

Menurutnya Dekopin juga  telah membangun komunikasi dengan instansi yang terlibat dalam pengadaan pangan nasional.

“Dekopin bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Sekertaris Negara, Bapenas,” ucapnya.

Sementara Hasrat Lukman yang terpilih secara aklamasi mengatakan, setelah orde baru, terjadi pergeseran kebijakan ekonomi. Akhirnya proses penataan ekonomi juga ikut terpengaruh.

“Katakanlah suku buru perekonomian Indonesia, itu ada di regulasi kita yaitu koperasi,” ujar Hasrat.

Tetapi menurutnya, dengan adanya Dewan Koperasi tersebut akan semakin memperkuat posisi Dewan Koperasi dalam melakukan  pembinaan khasusnya di wilayah Sulbar.

“Kita menginginkan pembinaan dan pengembangan koperasi ini harus ada fokus, kalau perlu Dinasnya itu tidak bercampur pada dinas lain,” ucapnya.

Sehingga kedepan menurutnya, akan mendorong melalui dewan koperasi tersebut untuk kelembagaan dewan koperasi ini berada pada satu dinas.

Selain itu, ia menjelaskan untuk program pangan, kedepan pihaknya akan menunggu petunjuk dari pusat.

“Karena Sulbar ini bisa menjadi lumbung pangan apalagi notabene kita sebagai penyanggah ibu kota, sehingga kedepan kita akan lebih siap sebagai penyanggah ibu kota,” tandasnya. (***)