JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan keputusan yang diambil dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat kolektif dan kolegial.
“Bertemu dengan siapa pun sudah sepengetahuan pimpinan partai yang lain,” kata Airlangga usai penandatangan nota kesepahaman di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6) malam.
Sebagai informasi, KIB adalah koalisi yang digalang Golkar, PPP, dan PAN untuk menghadapi Pemilu 2024.
Airlangga menjelaskan KIB dibentuk untuk menghilangkan politik identitas, menaikkan elektabilitas masing-masing partai, hingga saling mengisi antarsesama anggota koalisi untuk membangun indonesia.
“Koalisi nasionalis religius, baik yang muslim tradisional maupun muslim yang modernis, untuk menghilangkan politik identitas,” ujar Airlangga.
Hal senada disampaikan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bawha koalisi itu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan yakni prinsip kesetaraan diantara partai koalisi dan solidaritas kuat.
Terkait dengan kemungkinan retaknya koalisi jelang Pemilu, dia menegaskan aneh bin ajaib jika kemudian sudah berteman dan menjalin hubungan dengan baik, masih ada cemburu dan melakukan sesuatu
“Saya kira itu politik yang tidak bagus dan menunjukkan politik yang kurang baik,” ujar Suharso.
Dia menegaskan koalisi ingin menunjukkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, sesuatu yang baru dalam berdemokrasi ke depannya.
“Ini ikhtiar, untuk pandangan yang baik dan positif, kalau niatannya bagus, saya kira batu karang bisa dilewati,” tambah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Pada acara Silatnas yang digelar di Senayan itu, tiga ketum parpol anggota KIB secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya koalisi indonesia bersatu (KIB).
Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Tiga pimpinan partai politik itu juga menyepakati bahwa koalisi masih terbuka untuk partai politik lainnya yang ingin bergabung. Selain itu, mereka juga bersepakat jika koalisi belum akan membahas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. (***)
