MAJENE – Faktor penyebab dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 disebabkan terjadinya pelanggaran administrasi.
Bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain diluar domisili tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya.
Hal ini juga berarti telah terjadi
pelanggaran yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat yang tercantum pada KTP elektronik.
Pelaksanaan PSU juga digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene terhadap 3 TPS pada Selasa 20 Februari 2024 setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu yang berimplikasi
PSU.
Pelaksanaan PSU hanya dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.
Ketua KPU Majene Munawir Ridwan menyebut, sebanyak 3 TPS di Kabupaten Majene yang mengelar PSU karena adanya temuan sejumlah pelanggaran dari pengawas pemilu.
“Kegiatan PSU di 3 TPS atas rekomendasi Pengawas Pemilu, yaitu pertama TPS Nomor 6 Kelurahan Labuang untuk Pilpres, kedua TPS Nomor 13 Kelurahan Labuang Utara untuk Pilpres, DPD, DPR-RI dan ketiga TPS Nomor 24 Kelurahan Pangaliali,” terangnya.
Munawir menjelaskan, penyebab terjadinya PSU karena terdapat Pemilih ber-KTP elektronik diluar Majene namun tidak terdaftar dalam DPTb.
“Kami selaku penyelenggara meminta kepada para caleg, tim sukses maupun pendukung untuk tetap menjaga pemilu yang jujur, adil dan transparan, semoga berjalan lancar dan tetap jaga kondusifitas daerah,” harap mantan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Majene itu. (hfd)
