MAJENE – Untuk lebih mewujudkan Kabupaten Majene sebagai Kota Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat memang masih perlu melakukan sejumlah terobosan.
Selain memaksimalkan sejumlah fasilitas proses belajar mengajar, juga perlu lebih meningkatkan Infrastruktur, baik jalan maupun fasilitas lainnya.
Harapan ini, dipaparkan Dewan Pendidikan Kabupaten Majene melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Ulumanda di daerah ini.
“Pemerintah daerah perlu memperhatikan khusus kondisi pendidikan di Kecamatan Ulumanda secara serius, baik dari infrastrukturnya maupun gurunya dan kepala sekolahnya, sebab inilah yang menjadi poin penting dalam upaya mewujudkan visi misi Bupati Majene yang Unggul Mandiri dan Religius,” ungkap Herman Haeruddin Sekretaris Dewan Pendidikan Majene, Sabtu (10/12/2022).
Putra Kelahiran Ulumanda itu juga mengatakan, sangat optimis bahwa permasalahan pendidikan akan pulih sebab Dewan Pendidikan Majene dinakhodai Rusbi Hamid yang saat ini sebagai Ketua Staf Ahli Bupati Majene.
“Setelah Kunker ke Ulumanda ini kita bersama rombongan menuju ke Mamuju untuk melakukan kunker ke Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat,” akunya.
Kegiatan kunker juga akan dilanjutkan pada 12 Desember 2022 keluar daerah, yaitu ke Dewan Pendidikan Kabupaten Pinrang. “Kunker ini, sebagai upaya mendorong stabilitas kemajuan pendidikan di Kabupaten Majene,” ujarnya.
Sementara, Ketua Dewan Pendidikan Majene Rusbi Hamid mengatakan, kunker ke UPTD Pendidikan Kecamatan Ulumanda guna menggali informasi sejumlah permasalahan tentang pendidikan. “Juga sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene,” singkatnya.
Kepala UPTD Disdikpora Ulumanda Amrin mengapresiasi kepada rombongan Dewan Pendidkan Majene yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke UPTD Disdikpora Ulumanda.
“Kecamatan Ulumanda ini paling terisolir yang 80 persen wilayahnya adalah pegunungan, dimana infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan proses pendidikan agak tersendat,” ulasnya.
Diungkapkan, pasca gempa pada 2021 lalu, sejumlah sekolah ambruk dan rusak berat dan sampai sekarang masih melakukan proses belajar mengajar di lapangan sekolah dengan menggunakan tenda darurat diakibatkan ruangan kelas belum dapat digunakan.
“Selain itu, pasca batalnya mutasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sampai saat ini belum ada pembaharuan mutasi, sehingga ada beberapa sekolah yang memilikiĀ dua kepala sekolahnya dan masih belum di perbaharui,” sebutnya.
Untuk itu, sekiranya pemerintah daerah melakukan mutasi sebelum tahun ajaran baru. “Ini semua supaya tidak mempengaruhi adminitrasi proses belajar mengajar ke depan,” pintanya.Ā (hfd)
