MAJENE – Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Majene akan melakukan ekspose dihadapan Dirjen Kementerian PUPR tentang rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan wilayah pesisir Kelurahan Labuang Kabupaten Majene 2023 mendatang.
“Untuk Kelurahan Labuang terdapat 16 sampai 17 hektar kawasan kumuh, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat,” terang Andi Irma Nilawati Kabid Prasarana Wilayah Bapeda Majene dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Majene di ruang Rapat Wakil Bupati Majene, Jumat (03/06/2022).
Disebutkan, terdapat beberapa program yang telah terakomodir, diantaranya pengelolaan sampah, pembangunan tanggul, penerangan jalan, pengaspalan jalan pesisir, penataan median jalan pesisir, penataan street furniture, pembangunan Anjungan Sandeq serta penataan di enam lingkungan lainnya.
“Untuk rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kelurahan Labuang 2023, menelan anggaran sekitar Rp70 miliar 300 juta,” rincinya.
la mengaku, telah bersama tim melakukan survei kemiskinan ekstrem dan mengusulkan ke Kementerian PUPR. “Kita bersyukur dari 500 kabupaten hanya 47 kabupaten akan mendapatkan intervensi dari pusat termasuk Majene, khususnya Kecamatan Ulumanda dan Malunda. Untuk survey kedua, yaitu di Kecamatan Tammero’do dan Tubo dengan kurang lebih 20 desa mendapatkan tahun ini,” akunya.
Sementara, Wakil Bupati Majene Arismunandar mengatakan, kegiatan rakor sangat penting karena menyangkut infrastruktur pembangunan di Majene.
“Kondisi perkembangan jumlah penduduk di masyarakat tentu akses sarana dan prasarana juga harus memadai, sehingga dukungan dari Pemerintah Pusat dan pihak Balai Prasarana Umum sangat dibutuhkan,” harapnya.
Dituturkan, ditengah keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Majene 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene belum dapat sepenuhnya merealisasikan banyaknya usulan pembangunan, seperti usulan bedah rumah, pembangunan tanggul di pesisir serta usulan lainnya.
“Keterbatasan anggaran inilah sehingga kita berharap, kepada pihak Balai Prasarana Umum dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majene,” harap mantan Sekretaris Disbudpar Majene itu.
Kegiatan Rakor Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Majene ini, merupakan agenda rutin dan mulai digelar 2022, untuk menyinkronkan kewenangan Pemkab Majene dengan kewenagan Provinsi Sulbar dan pusat. Sekaligus mengevaluasi kegiatan 2021 dan mereview sementara program yang tengah berjalan.
Hadir dalam rakor, Kepala DLHK Sulbar, Perwakilan Bapeda Sulbar, Kepala Balai Citra Karya Sulbar, Satker, Asisten III Setda Majene, Kepala DLHK, Kepala Disperkimtan, Direktur PDAM Majene serta undangan lainnya. (hafid)
