MAJENE – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene pada pematangan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai masih rendah.
Masalahnya, dari delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Majene hanya empat perwakilan kecamatan hadir pada sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pemilu Tahun 2024.
Hal itu, disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Majene Wahyu Hamarong di Aula Kantor KPU Majene, Selasa (20/12/2022).
Ia menilai, bahwa persoalan pemilu sangat penting, sehingga diharapkan kepada para komisioner KPU Majene untuk mengundang Pemerintah Daerah Majene dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mematangkan persiapan pemilu 2024.
“Mulai saat ini, Pemerintah Daerah sampai ke tingkat lingkungan menyampaikan bahwa pada 14 Februari 2024 mendatang akan dilaksanakan pesta demokrasi,” ungkapnya.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam mematangkan dan memberikan support terhadap pelaksanaan pemilu 2024 lanjutnya, karena dinilai tidak cukup jika hanya komisioner beserta perangkatnya dalam melakukan sejumlah kegiatan tahapan pemilu di lapangan terutama persoalan data pemilih.
Untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya, Wahyu meminta kepada komisioner KPU Majene untuk menghadirkan pihak institusi perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Majene. “Ini semua karena persoalan daftar pemilih di Majene, termasuk juga komisi yang berkompeten di DPRD Majene terkait regulasi kependudukan,” pintanya.
Dalam sosialisasi, dipimpin Ketua KPU Majene Muhammad Arsalin Aras, didampingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Zulkarnain Hasanuddin, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Munawarah, Pasi Intel Kodim 1401 Majene Letda Muhammad Yusuf, Kasi Datun Kejari Majene Basri Baco, Ka Subsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Majene Muhammad Arham, Perwakilan Dukcapil Majene, Staf Bawaslu Majene Syarli, sejumlah Camat dan para Pimpinan Parpol se Majene. (hfd)
