Selasa, 07 Desember 2021

Perketat Akhir Tahun Tanpa Pesta

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Syamsu Ridwan

MAMUJU – Pergantian tahun baru tidak lama lagi. Sebulan lagi, tahun baru 2022. Tentu tidak terasa lagi. Lalu apakah pergantian tahun baru akan dimeriahkan dengan kerumunan dan pesta kembang api di tengah pandemi covid-19?

Bila kita sadar bahwa pandemi covid-19 belum berahir, maka sebaiknya perayaan tahun baru 2022yang mengundang kerumunan dan pesta kembang api ditiadakan saja. Sebab masyarakat harus selalu diimbau dan saling mengingatkan bahwa pandemi covid-19 belum berakhir.

Di Sulawesi Barat, pemerintah akan memberlakukan pengetatan kegiatan saat akhir tahun mendatang. Bagian pencegahan penularan covid-19 akan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah akan melarang pesta tahun baru, pesta kembang api dan pawai pada saat malam tahun baru mendatang.

Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah kerumunan masyarakat yang berpotensi memicu penularan covid-19.

Menurut Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Syamsu Ridwan, Polda Sulbar nantinya akan melakukan operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Sebelum pelaksanaan akan dilakukan rapat koordinasi antar instansi terkait,” kata Syamsu Ridwan saat dikonfirmasi, Minggu 21 November.

Ia pun, meminta kepada masyarakat dalam perayaan natal dan tahun baru nanti agar mengurangi mobilitas.

“Petasan dilarang, untuk kembang api tentunya ada aturan-aturan yang membatasi. Selama masih adanya covid-19, ini sangat ketat. Nanti akan dibahas di rakor bersama Pemda,” tegasnya.

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 secara serentak di seluruh Indonesia jelang Nataru per 24 Desember hingga Januari 2022 mendatang.

Kebijakan tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 setelah Nataru.

Pemprov Sulbar pun dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi untuk membuat regulasi terkait PPKM yang akan diberlakukan secara serentak di seluruh kabupaten di Sulbar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, drg. Asran Masdy. Pembatasan utamanya di tempat-tempat yang rawan menimbulkan keramaian.

“Jadi mengantisipasi lonjakan dan terjadinya gelombang ketiga jelang Nataru, PPKM kita berlakukan supaya tidak terjadi lonjakan lagi,” sebut Asran.

Ia mengaku, seluruh pihak nantinya akan terlibat dalam pembatasan yang akan diberlakukan. Untuk itu, drg Asran Masdy mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

“PPKM kemungkinan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya saja secara teknis nantinya diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan yang mengatur adalah Dinas Perhubungan,” tandasnya. (ish)