Suasana pembukaan Liga 1 2020 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. (Angger Bondan/Jawa Pos).
JAKARTA – Upaya PT LIB untuk mendapatkan lampu hijau dari kepolisian agar bisa memutar kompetisi Liga 1 dan Liga 2 belum membuahkan hasil.
Sampai deadline akhir Desember 2020 hingga awal pekan pertama Januari 2021, kepolisian belum juga mengisyaratkan bakal menerbitkan surat izin keramaian. LIB pun pasrah dan kemudian menyerahkan kepada PSSI.
Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita menyatakan, pihaknya memang masih menunggu dan terus berkomunikasi mengenai surat izin keramaian tersebut dengan Polri.
Namun, jika sampai Jumat (8/1) belum juga terbit surat yang diinginkan, LIB menyerahkannya kepada PSSI untuk diputuskan di rapat exco. ’’Kami menyerahkan kepada PSSI apakah kompetisi dilanjutkan atau memang dihentikan. Semua tergantung di rapat exco,’’ jelasnya.
Hal itu dibenarkan Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dia menuturkan, federasi akan mengadakan rapat exco pertengahan bulan ini. Rapat tersebut hanya akan membahas terkait lanjut atau tidaknya kompetisi. ’’Ya kami menjadwalkan rapat exco untuk memutuskan lanjut atau tidaknya kompetisi,’’ katanya.
Yunus menambahkan, banyak faktor yang kemudian membuat PSSI luluh untuk membahas masalah kelanjutan kompetisi dalam rapat exco. Antara lain tentu karena belum turunnya surat izin keramaian dari kepolisian.
’’Situasi terkini dari Covid-19 jadi penentu apakah liga bisa dilanjutkan atau tidak. Cabang olahraga lain juga demikian. Untuk menyelenggarakan kejurnas pun sulit,’’ paparnya, dilansir JawaPos.com.
Keputusan di rapat exco tersebut bakal sangat dinantikan seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Khususnya klub, pemain, pelatih, dan suporter. Keputusan tersebut jadi acuan rencana ke depan yang akan dilakukan di kompetisi.
Salah seorang anggota Exco PSSI Hasani Abdulghani mengatakan, kompetisi musim 2020 seharusnya tidak lagi dilanjutkan.’’Ini sudah awal tahun. Saya lebih mikir kompetisi yang baru,’’ ucapnya.
Hasani mengaku tidak mau mendahului hasil rapat exco. Pendapat yang diungkapkannya murni hasil pemikiran sendiri. Bukan mufakat semua anggota Exco PSSI.
Nah, mengenai adanya kerugian dari pihak sponsor, Hasani yakin sponsor juga akan mengerti dengan situasi yang ada. Jadi, jika kompetisi dihentikan, sponsor seharusnya tidak meminta ganti rugi atas keputusan tersebut.
’’Karena ini kan force majeure. Pemerintah yang memutuskan kondisi korona seperti ini. Tidak dapat izin keramaian juga bukan keinginan PSSI ataupun LIB. Jadi, seharusnya tidak ada masalah,’’ jelasnya.
Jika sudah berpikir musim baru, klub pun nantinya bisa mulai bersiap. ’’Jadi, semua berpikir musim baru, berpikir langkah ke depan,’’ ucapnya.
Soal kemungkinan diizinkannya kompetisi di cabor lain seperti IBL (Indonesian Basketball League) dan Pro Liga, tidak bisa disamakan dengan sepak bola.
Kepolisian tentu punya maksud khusus mengenai diterbitkannya izin kepada kompetisi dua cabor tersebut. ’’Tidak bisa apple-to-apple ya. Basket itu bisa sistem bubble. Sehari bisa memainkan banyak pertandingan dalam satu tempat. Sepak bola kan tidak mungkin,’’ ungkapnya.
Mengenai waktu rapat exco, Hasani mengaku belum mendapat kabar. Tapi, jika memang akan diadakan pertengahan bulan ini, sangat mungkin pekan ini PSSI mengirimkan surat undangan kepada anggota Exco PSSI. ’’Biasanya seminggu sebelumnya sudah ada pemberitahuan,’’ lanjutnya.
Sementara itu, Menpora Zainudin Amali juga angkat bicara terkait perizinan tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak bisa mengintervensi kepolisian mengenai surat izin keramaian.
’’Kami sifatnya mendukung keputusan PSSI. Terkait izin keramaian itu ranahnya kepolisian. Pasti ada banyak pertimbangan. Kalau dilanjutkan kami mendukung, kalau tidak kami serahkan ke kepolisian keputusannya,’’ ujarnya. (***)