MAJENE, Kondisi wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju memang sangat mengkhawatirkan setelah terjadi guncangan gempa bumi yang terjadi pada Kamis 14 Januari pekan kemarin.
Pernyataan ini, disampaikan Bupati Majene Lukman setelah mendapat sejumlah keluhan para camat dan kepala desa terkait kondisi dan penanganan para pengunsi korban bencana gempa bumi serta kebutuhan hidup bagi sebagian warga yang sampai saat ini terisolir.
“Saat ini kondisi kita memang sangat gawat darurat, artinya semua harus dikerjakan secara cepat dan tepat sasaran, baik pelayanan kesehatan maupun bantuan,” kata Lukman saat melakukan rapat mendadak, di lokasi Posko Induk Gempa Kota Tinggi Kecamatan Malunda, Senin (18/01/21).
“Konsentrasi kita, diharapkan semua kepala desa supaya menyiapkan armada mobil yang akan mengangkut bantuan dari Posko Induk, dan para Camat akan menjadi koordinator dan mediator bagi semua desa di wilayahnya, bila masih ada desa yang belum datang ambil bagian di Posko, para Camat yang akan menindaklanjuti,” tegasnya.
Lukman juga berharap, kepada para kepala desa agar menginventarisir rumah warga yang terkena gempa, termasuk kerugian materinya dan fasilitas umum lainnya. “Entah itu rusak berat atau rusak ringan, selanjutnya datanya diteruskan ke Camat untuk meneruskan ke Kabupaten, karena saat ini hadir pihak BNPB Pusat yang akan mengambil semua data yang ada, untuk mendapatkan bantuan stimulus dari BNPB Pusat,” tenangnya.
Sementara, Dandim Majene Letkol Inf Yudie Rombe sangat mengharapkan keaktifan para kepala desa dan Camat untuk pendistribusian logistik ke wilayahnya. “Kalau kemarin memang kita kekurangan bantuan logistik, namun mulai kemarin sampai hari ini, bantuan sudah banyak yang masuk,” ungkapnya.
Camat Ulumanda Muhammad Arif sangat mengharapkan adanya pengiriman alat berat untuk membuka sebagian akses jalan yang sampai saat ini masih tertutup longsor. “Kita harapkan ada bantuan tenda bagi warga yang mengungsi serta kebutuhan hidup bagi warga yang sampai saat ini terisolir,” harapnya.
Dalam rapat mendadak itu, juga turut hadir BNPB RI Mahsyeh Abdul Qadir. Ia menyampaikan, bahwa data yang masuk harus satu pintu. “Data yang masuk nantinya diverifikasi tim yang dibentuk dan di SK-kan Bupati, untuk memudahkan memobilisasi bantuan. Dan data yang dimasukkan harus sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu by name by adress, selanjutnya data rumah yang rusak dengan melibatkan pihak dinas terkait,” jelasnya.
