MAJENE – Masyarakat yang terdampak guncangan gempa di wilayah Kecamatan Malunda dan Ulumanda Kabupaten Majene pada dua tahun terakhir tentu masih menjadi harapan untuk menerima bantuan stimulan.
Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene belum dapat mengambil langkah untuk memenuhi harapan masyarakat terdampak gempa.
Masalahnya, sampai saat ini Pemerintah Pusat belum menyerahkan tanggungjawab ke Pemkab Majene untuk merealisasikan harapan masyarakat terdampak gempa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Semua data masyarakat terdampak gempa tahap kedua sudah kita serahkan ke BNPB, dan kami terus berkoordinasi dengan harapan dapat segera terealisasikan,” terang Ilhamsyah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene, Jumat (28/06/2024).
Dijelaskan, belum lama Sekretaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah melakukan pertemuan bersama pihak BNPB terkait bantuan gempa tahap dua. “Hasilnya, BNPB terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Terpisah, Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST) juga angkat bicara. Ia menuturkan, selama pusat belum menyerahkan tanggungjawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Majene belum dapat melakukan penganggaran. “Artinya, kalau dobel anggaran, tentu masuk potensi korupsi, jadi kita harus hati-hati,” tuturnya.
Disinggung soal perjanjian yang telah disepakati bersama Aliansi Masyarakat Malunda dan Ulumanda (Almalu), AST tidak mengingkari.
“Kalau Pemda Majene langsung anggarkan di APBD, lalu tiba-tiba pusat merealisasikan, maka berpotensi pemda dianggap korupsi,” bebernya. (hfd)
